Air merupakan sumber kehidupan yang sangat vital. Oleh karena itu, pengelolaan, penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama, maka tidaklah salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 33 UUD 45 ayat 3 yang berisi : “Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini mengandung makna bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak rakyat agar semuanya dapat mengkases sumber air serta memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol para investor asing atau perusahaan swasta yang berusaha mengeksploitasi sumber-sumber air di Indonesia karena apa yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Konsep tersebut ternyata seakan menjadi kabur pasca lahirnya UU No.7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Hal ini tersurat dengan terbukanya kemungkinan penguasaan hak atas air sebagai milik privat dan dapat dikomersialisasikan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 7 menyebutkan bahwa hak guna air dapat berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa pola pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Pasal 40 ayat (4) menyebutkan bahwa koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 7,9,11, dan pasal 40 ayat (4) diatas memperlihatkan adanya upaya mengalihkan sumber daya air sebagai sumber daya publik menjadi sumber daya ekonomi yang dapat di miliki orang-perorang atau menjadikannya sumber daya privat. Bila air menjadi komoditas yang bersifat ekonomi dan dapat diusahakan, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan serta merosotnya daya dukung air untuk kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh dari akibat eksplorasi air secara masif oleh salah satu perusahaan air swasta terbesar di Indonesia telah menyebabkan lebih dari 9.000 KK di Serang terancam kekurangan air baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk lahan sawah. Kasus lain adalah terjadinya konflik horizontal antar petani di Klaten akibat semakin menurunnya debit air untuk irigasi akibat eksploitasi air ini. Bukan tidak mungkin di masa datang kondisi tersebut akan membawa Indonesia dalam krisis air dalam skala yang luas.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa menempatkan negara hanya sebagai regulator dalam pengelolaan sumber daya air telah menyebabkan hilangnya fungsi kontrol  terhadap tahapan pengelolaan sumber daya air yang akan menambah persoalan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam jangka pendek, privatisasi/komersialisasi air ini memang terlihat menguntungkan karena besaran nilai pajak yang dapat dipungut oleh negara. Tetapi di jangka panjang akan menyebabkan ongkos yang lebih besar bagi negara untuk pemulihannya.

Mengatasi suatu permasalahan tentunya tidak akan tuntas jika tidak dari akarnya. UU No 7 tahun 2004 merupakan hasil dari proses politik sehingga diperlukan proses yang sama untuk mengubah ataupun membuat peraturan pelaksanaannya. Membicarakan politik, berarti berbicara tentang kekuasaan dan kewenangan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa besar kemauan politik dari rezim yang berkuasa saat ini terhadap isu lingkungan yang ada. Kenyataan saat ini, partai-partai politik yang ada masih menjadikan gerakan memperjuangkan lingkungan dalam tataran wacana saja dan sebatas acara seremonial dan insidental saja, misalkan pejabat partai tertentu melakukan penanaman pohon bersama-sama konstituennya, walaupun dalam praktik sehari-hari tidak ada yang dilakukan. Untuk itu diperlukan gerakan yang melibatkan sumber daya yang ada, seperti masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan, organisasi lokal yang memperjuangkan lingkungan, serta organisasi-organisasi internasional yang peduli terhadap gerakan penyelamatan lingkungan. Sinergi ketiga unsur tersebut pasti akan memberikan nilai tawar yang lebih baik walaupun memerlukan proses yang berliku dan terus-menerus dalam memperjuangkan persoalan lingkungan.

 

 

Written by :