Kamis, 19 Desember 2013 BPK Banjarbaru melaksanakan sosialisasi mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai BPK Banjarbaru. Sosialisasi ini penting mengingat akan dilaksanakannya  reformasi birokrasi  di setiap kementerian yang berujung diberikannya Fasilitas tunjangan kinerja (remunerasi), namun remunerasi diprioritaskan untuk kementerian yang telah melakukan perubahan di delapan area reformasi birokrasi, yaitu untuk perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola mikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur. SKP merupakan bagian penting untuk memberikan penilaian pada para pegawai negeri sipil sehingga berkesesuaian dengan tunjangan kinerja yang akan diterima.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala BPK Banjarbaru, beliau menyampaikan bahwa memahami tentang SKP ini sangat penting bagi seluruh PNS, karena semua yang dilaksanakan oleh para pegawai harus berkesusaian dengan SKP, dan SKP menjadi pengganti dari DP3 yang selama ini menjadi penilaian untuk PNS setiap tahunnya. Beliau menekankan untuk memperhatikan dengan seksama pemaparan dari narasumber agar tidak terjadi kesulitan dalam implementasinya.

Dalam Kegiatan Sosialisasi ini BPK Banjarbaru mengundang Narasumber dari BKN Regional 8. Yang menjadi narasumber adalah  Bapak M. Syarif. Beliau memulai dengan ice breaking yang menguji konsentrasi dari para peserta yang cukup mencairkan suasana. Penjelasan diawali dengan dasar dari pembentukan SKP tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan dirincikan lagi dengan PERKA BKN 1 / 2013.

SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. PP tersebut mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).

Beliau juga menjelaskan secara rinci semua isian dalam SKP tersebut yang terdiri dari keterangan pejabat yang menilai dan pegawai yang dinilai. Di dalamnya terdapat kolom  target dan realisasi kegiatan yang akan dilaksanakan berikut kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerja tersebut. Semua kegiatan tersebut menjadi sasaran yang harus dilaksanakan oleh semua PNS, sehingga setiap PNS sudah memiliki kontrak kerja masing-masing yang harus dilaksanakan dalam satu tahun. Realisasinya akan dinilai oleh atasan langsungnya.

Semua peserta antusias menanyakan kepada narasumber tentang pengisian SKP tersebut terutama berkaitan dengan perhitungannya sehingga di dapatkan nilai yang menjadi indikator didapatkannya tunjangan kinerja. Kegiatan tersebut diakhiri dengan praktek langsung pengisian untuk masing-msing PNS sesuai dengan tugasnya. Yang masih menjadi PR adalah SKP untuk fungsional umum yang harus dirumuskan kembali agar berkesesuaian dengan pelaksanaanya.

Written by :