ANALISIS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KPHP MODEL BANJAR

Oleh : Marinus Kristiadi Harun

ABSTRAK

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan solusi bagi pembenahan kelembagaan kehutanan supaya prinsip-prinsip teknis pengelolaan hutan dapat dijalankan namun pembangunannya masih menghadapi permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut memerlukan adanya kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu, adanya kebijakan yang bersifat lokal spesifi k sangat diperlukan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPHP Model Banjar. Tinjauan terhadap hal itu dilakukan dengan pendekatan metode ROCCIPI. Metode ini mendasarkan pemikirannya pada tesis permasalahan dan/atau perilaku bermasalah yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada tujuh faktor berikut: (1) Peraturan (rule), (2) Peluang (opportunity), (3) Kapasitas (capacity), (4) Komunikasi (communication), (5) kepentingan (interest), (6) Proses (proceess), dan (7) ideologi (ideology). Titik berat pengelolaan KPHP Model Banjar adalah profesionalisme rimbawan di bidang kehutanan. Hal ini adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk dapat terwujudnya suatu pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan pembentukan KPHP Model Banjar tidak akan ada pengaruhnya dalam perbaikan pengelolaan hutan apabila tidak dilandasi oleh moral yang baik. Moral adalah aspek normatif yang sangat penting dalam menjamin aspek positif dari suatu kebijakan dan moral menjadi spirit of soul dalam pengelolaan hutan.

Download