Prosiding 2013: ANALISIS STAKEHOLDERS KONFLIK LAHAN DI KPHP MODEL BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Komentar Dinonaktifkan pada Prosiding 2013: ANALISIS STAKEHOLDERS KONFLIK LAHAN DI KPHP MODEL BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 41

ANALISIS STAKEHOLDERS KONFLIK LAHAN
DI KPHP MODEL BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Oleh:

Marinus Kristiadi Harun

ABSTRAK

Pembangunan KPH telah menjadi komitmen pemerintah dan para pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Pembangunan KPH dalam implementasinya masih menghadapi permasalahan dan kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya konflik hak atas lahan (land tenure). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis para pemangku kepentingan (stakeholders) konflik lahan di KPHP Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Juli tahun 2012 di lima desa, yakni: Desa Angkipih, Desa Paramasan Bawah dan desa-desa di sekitar KHDTK Riam Kiwa (Desa Lubang Baru, Desa Lok Tunggul dan Desa Sungai Jati). Kelima desa tersebut termasuk wilayah administrasi Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi lapangan, wawancara dan diskusi kelompok (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15 (lima belas) stakeholders yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan kawasan hutan di KPHP Model Banjar yang dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu kelompok yang mewakili stakeholders pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kebanyakan stakeholders berada pada posisi strong opponent atau pihak yang menentang kuat terjadinya perambahan lahan yang terjadi pada pengelolaan lahan di KPHP Model Banjar, stakeholders tersebut yakni: Polsek, Polhut, Dinas Pertambangan, Kementerian Transmigrasi, IUPHHK, UPT KPHP Model Banjar (Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar), BPKH, Penyuluh Kehutanan, dan Bapedda. Posisi strong supoorts ditempati oleh Peladang dan Kades/Pambakal. Stakeholders ini mendukung permasalahan riil di lapangan disebabkan karena menikmati keuntungan secara ekonomi. Pada posisi weak supports hanya ditempati oleh LSM, pada dasarnya LSM mendukung terhadap penyelesaian masalah yang terjadi pada konflik lahan KPHP Model Banjar dengan catatan ada win-win solution. LSM mempunyai kewenangan rendah dari sisi kebijakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Perguruan Tinggi, FKAD dan Camat merupakan stakeholders yang menentang tetapi kekuatannya lemah di sebabkan tidak mempunyai kapasitas yang cukup sehubungan dengan Tupoksi dari stakeholders tersebut.

DOWNLOAD

[email-download download_id=”2611″ contact_form_id=”2597″]

admin

Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

View all contributions by admin

Website: http://foreibanjarbaru.or.id