spanduk-rantauBP2LHK Banjarbaru, 21/10/2016. Perambahan hutan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KHDTK Rantau. Untuk menghentikan kegiatan perambahan ini pengelola KHDTK Rantau Edy Suryanto berinisiatif untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat pelakunya. Kegiatan ini adalah salah satu upaya penyelesaian permasalahan tenurial di dalam areal KHDTK Rantau secara damai. “Maksud dari kegiatan ini agar KHDTK Rantau clean and clear dari berbagai kegiatan penguasaan lahan secara ilegal” jelas Edy. Kebun karet yang diserahkan akan dikerjasamakan dengan koperasi dan kelompok tani sekitar hutan. “Inilah bentuk manfaat KHDTK Rantau untuk masyarakat sekitarnya dengan aturan main yang jelas dan terkontrol” imbuh Edy S.

BP2LHK Banjarbaru, 21/10/2016. Perambahan hutan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KHDTK Rantau. Untuk menghentikan kegiatan perambahan ini pengelola KHDTK Rantau Edy Suryanto berinisiatif untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat pelakunya. Kegiatan ini adalah salah satu upaya penyelesaian permasalahan tenurial di dalam areal KHDTK Rantau secara damai. “Maksud dari kegiatan ini agar KHDTK Rantau clean and clear dari berbagai kegiatan penguasaan lahan secara ilegal” jelas Edy. Kebun karet yang diserahkan akan dikerjasamakan dengan koperasi dan kelompok tani sekitar hutan. “Inilah bentuk manfaat KHDTK Rantau untuk masyarakat sekitarnya dengan aturan main yang jelas dan terkontrol” imbuh Edy S.

rantau3Pada hari jumat tanggal 14 Oktober dilakukan serah terima kebun karet ilegal di dalam KHDTK Rantau dari para perambah/penggarap lahan kepada BP2LHK Banjarbaru. Sebagai buktinya mereka menyerahkan dokumen ilegalnya. “ Ada 5 orang penggarap lahan illegal yang menyerahkan 8 surat tanah dengan total luasan 12 ha” kata edy Surynato. Dalam kesempatan itu Ir. Tjuk Sasmito Hadi selaku kepala Balai BP2LHK Banjarbaru menerima dokumen tersebut dengan langsung disaksikan oleh Kapolsek Piani Aptu Heriadi, S. Pd dan Kepala Desa Beramban Katiman.

Kemitraan kehutanan yang akan dilakukan hanya memfasilitasi kelompok-kelompok yang memiliki entitas bukan perorangan. Bentuknya seperti BUMDES, Gapoktan, Kelompok Tani, Koperasi, MPA dan Kelompok Pencinta Lingkungan. Edi Suryanto lebih lanjut memberikan pandangan hukum dan rencana kemitraan kehutanan yang akan dilaksanakan di KHDTK Rantau. Dengan penjelasan tersebut peladang illegal dengan yakin dan sukarela menyerahkan lahan mereka lengkap dengan dokumennya. Masyarakat akhirnya paham bahwa prisnsip dasar dari kemitraan kehutanan di KHDTK Rantau dilakukan secara kelompok bukan perorangan, memiliki payung hukum dan berjangka panjang. Tugas selanjutnya adalah penyusunan naskah kemitraan kehutanan antara BP2LHK Banjarbaru dengan Kelompok Tani di desa Beramban.

Sebagai informasi KHDTK Rantau merupakan salah satu KHDTK milik BP2LHK Banjarbaru yang
terletak di Kabupaten Tapin tepatnya di desa Beramban kecamatan Piani, Desa Bitahan Baru  Kecamatan Lok Paikat dan Desa Kelumpang Kecamatan Bungur. KHDTK seluas 180 ha ini dikelelilingi tambang batubara merupakan buffer hutan yang ada di Kab. Tapin. Beberapa plot penelitian yang ada di sana diantaranya plot penelitian jati, jabon meraha, suksesi alam dan pembangunan arboretum jenis asli Kalimantan.

Written by :