BP2LHK Banjarbaru (Banjarbaru,   Agustus 2018)                . BP2LHK Banjarbaru mendapat amanah mengelola 4 KHDTK ,yakni KHDTK Riam Kiwa, KHDTK Rantau, KHDTK Tumbang Nusa dan KHDTK Kintap. Permasalahan umum KHDTK adalah adanya tekanan masyarakat sekitar untuk mengakses areal KHDTK. Oleh karena itu pihak Balai menempuh beberapa mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga.

Terkait dengan hal di atas pengurus Koperasi Jasa Profesi (KJP) Cipta Prima Sejahtera (Bambang Eko, Totok Dewanto, Welly Irianto dan Faisal Wahyudi) hadir ke kantor BP2LHK Banjarbaru Kamis, 9 Agustus 2018 untuk mendiskusikan rencana kerjasama dalam pengelolaan KHDTK Riam Kiwa. KJP Cipta Prima Sejahtera merupakan sebuah Koperasi nasional yang salah satu misinya memantapkan agri bussiness dan forestry bussiness sebagai usaha andalannya, kata Bambang Eko memperkenalkan koperasinya. Selanjutnya Ir.Totok Dewanto selaku Wakil Ketua KJP Cipta Prima Sejahtera juga mempresentasikan profil dan sejarah koperasi tersebut dibentuk dan apa saja bidang usaha yang dimiliki.

Di ruang teleconferen BP2LHK Banjarbaru dibahas mekanisme kerjasama yang akan digunakan, yakni kerjasama antara BP2LHK Banjarbaru, Koperasi BP2LHK Banjarbaru, KJP dan masyarakat. Tujuan utama kerjasama ini bisnis dan riset. Nanti diharapkan dari kerjasama ini didapatkan aspek hasil riset budidaya tanaman kehutanan,ungkap Bambang selaku Pembina KJP Cipta Prima Sejahtera . Rencananya akan dikembangkan di areal KHDTK tanamanm campuran jenis kayu dan coklat. Bisa juga dalam bentuk agroforestry, lanjut Bambang Eko.

Pada prinsipnya kami setuju dan menyambut baik rencana kerjasama ini. Tinggal bagaimana mekanismenya kita bahas lebih lanjut, sambut Tjuk Sasmitho Hadi Kepala BP2LHK Banjarbaru. Kita juga sudah menjajagi beberapa mekanisme kerjasama terkait pengelolaan KHDTK. Di KHDTK Rantau misalnya sedang kami proses kemitraan dengan Gabungan Kelompok Tani masyarakat sekitar KHDTK Rantau, lanjut Tjuk Sasmito Hadi. BP2LHK Banjarbaru juga memiliki koperasi karyawan yang mungkin bisa terlibat dalam kerjasama ini. Tjuk juga menerangkan bahwa BP2LHK Banjarbaru diminta masyarakat sekitar KPHL Kapuas untuk melakukan studi penanaman sengon dengan masyarakat. Karena ini kawasan milik negara nanti hasil kerjasama harus membayar PNBP, ungkap Tjuk .

Pertemuan ini masih tahap awal, langkah selanjutnya dari diskusi ini secara formal  segera akan disusun draft Perjanjian Kerjasama antara  BP2LHK Banjarbaru dengan KJP Cipta Prima Sejahtera, agar mempunyai dasar hukum yang jelas. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama ini dapat memberikan solusi permasalahan di KHDTK yakni mengurangi tekanan masyarakat terhadap KHDTK dan memberikan tambahan pendapatan masyarakat sekitar KHDTK Riam Kiwa. Dan bisa dijadikan salah satu model pengelolaan KHDTK.

Written by :