BP2LHK_Banjarbaru (Banjarbaru_05122018). “Pemerintah tidak mungkin sendiri untuk merehabilitasi lahan kritis, diantaranya karena faktor biaya. Untuk itu, upaya rehabilitasi lahan kiritis harus melibatkan sektor lain, terutama pemengang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang paling banyak menyebabkan lahan kritis”, demikian disampaikan Dr. Ir. Ida Bagus Putera Prathama, M.Sc, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS HL) pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rakornis RHL) tahun 2019. Acara berlangsung selama 2 hari yaitu 22-23 Nopember 2018, bertempat di Hotel Fovere, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Acara Rakornis ini diadakan dengan tujuan untuk menyatukan persepsi dan konsepsi mengenai Penyelenggaraan Kehutanan, terutama di Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kahayan.

Permasalahan lahan kritis merupakan permasalahan lintas sektoral. Luas lahan kritis di Indonesia sampai dengan tahun 2018 mencapai 14.006.450 ha (sumber : peta lahan kritis tahun 2018 Direktorat PEPDAS). Penyebabnya sangat kompleks dan tidak ada cara instan serta jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut.

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hiduo dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru turut diundang menjadi salah satu peserta Rakornis RHL 2019.  Pada acara tersebut dilakukan penandatanganan oleh pemangku kawasan perihal dukungan kesepakatan  pelaksanaan RHL tahun 2019. Kepala BP2LHK Banjarbaru diwakili oleh Dra. Lilis Kurniati selaku Kasie Data Informasi dan Kerjasama mendukung kesepakatan lokasi sasaran kegiatan RHL tahun 2019 di wilayah kerja Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa seluas 100 ha, tepatnya di desa Tumbang Nusa Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kawasan tersebut merupakan areal gambut bekas terbakar.

KHDTK Tumbang Nusa sendiri merupakan kawasan hutan penelitian di lahan rawa gambut dengan status Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) berdasarkan SK penunjukan Menteri Kehutanan No. 76/Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005. Luas KHDTK Tumbang Nusa 5.000 hektar, terletak didalam kawasan hutan produksi tetap wilayah propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

KHDTK Tumbang Nusa sebelumnya merupakan bagian dari kawasan HPH PT. Arjuna Wiwaha berdasarkan SK.08/Kpts/Um/6/1978 tanggal 4 Januari 1978 seluas 92.000 ha, yang izinnya telah berakhir pada 4 Januari 1998. KHDTK Tumbang Nusa adalah satu-satunya hutan penelitian rawa gambut Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK dari 33 KHDTK yang ada di Indonesia.

Keterlibatan BP2LHK Banjarbaru dalam kegiatan RHL 2019 sejatinya bukan hanya terkait lokasi sasaran RHL, namun juga ikut serta terlibat dalam RHl  itu sendiri. Dengan informasi dan paket teknologi yang dimiliki dari hasil-hasil penelitian di lahan gambut, diharapkan mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan RHL 2019 umumnya dan areal lahan gambut pada khususnya. Hal ini sesuai dengan harapan Dirjen PDASHL “Harapan kami ke depan kita bisa menyatukan semua sumber daya yang ada untuk mensukseskan kegiatan RHL dan Forum DAS bisa berfungsi maksimal sebagai wadah untuk saling berkoordinasi antar berbagai sektor”, pungkas Putera. (***JND)

Written by :