Oleh :

Sopian Agus

 

Hutan rakyat merupakan salah satu sumberdaya yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara langsung, maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, penunjang ketersedian bahan makanan dan minuman, bahan obat-obatan, dan satwa. Manfaat tidak langsung hutan rakyat seperti manfaat rekreasi, pencegahan bencana yang bersifat hidrometerologis (yang berhubungan dengan siklus air),  perlindungan dan pengaturan tata air, sarana untuk penanggulangan lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, serta pencegahan erosi.

Manfaat tersebut dapat optimal apabila aspek kelembagaan pengelolaan hutan rakyat tersebut memiliki kesesuaian dengan  nilai dan norma yang terdapat di masyarakat.

Pada kenyataannya, terdapat beberapa permasalahan dalam kelembagaan hutan rakyat di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya : masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai, norma dan aturan main di masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat,  serta masalah yang berhubungan dengan ketidakberadaan lembaga yang berperan serta aktif dalam pengelolaan hutan rakyat.

Di desa Jorong terdapat 17 KK yang mengusahakan hutan rakyat dengan luasan total 24 ha yang tergabung dalam Kelompok Tani Kehutanan Swarangan, sedangkan sisanya  bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Jenis tanaman yang ditanam oleh Kelompok Tani Swarangan di Desa Jorong adalah tanaman Mahoni program kemitraan antara petani dengan PT Emida yang dimulai pada tahun 2007. Adapun bentuk kemitraan yang dikembangkan adalah kemitraan murni,  PT Emida berkewajiban mendanai pembangunan hutan rakyat mahoni mulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit, pemupukan, penanaman, sampai dengan pemanenan sedangkan petani menyiapkan lahan yang telah dibebani hak milik. Pembagian hasil dilakukan setelah dilakukan pemanenan dengan nisbah 60 % PT Emida dan 40 % petani.

Pada umumnya norma yang terdapat di Desa Jorong didasarkan kepada ajaran agama Islam, yaitu norma bahwa menanam pohon merupakan perintah agama. Mereka memiliki keyakinan bahwa dengan menanam pohon akan membawa keberkahan pada kehidupan mereka baik di dunia maupun akhirat, sebaliknya apabila tanah dibiarkan kosong maka akan mendatangkan sebuah kerugian bagi masyarakat.

Selain norma agama, di Desa Jorong terdapat juga norma kesopanan yang disepakati sebagai sebuah aturan main bagi masyarakat di Desa Jorong, yaitu aturan yang melarang pengembalaan hewan ternak di areal hutan rakyat, bagi yang melanggar  norma tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman untuk mengganti tanaman yang dirusak dengan tananam sejenis atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

 

Masyarakat di desa jorong cenderung memiliki nilai lebih bersifat responsif terhadap pengaruh luar, individualistis, dan  sangat percaya dengan pihak luar. Hal ini terjadi karena masyarakat pengelola Hutan Rakyat di Desa Jorong belum memiliki cukup pengalaman dalam mengelola hutan rakyat sehingga pihak luar lebih mudah dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut.

 

Sedangkan Lembaga yang berperan serta aktif dalam pengelolaan hutan rakyat  di desa Jorong terdiri dari lembaga pemerintah (BPDAS, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut), lembaga swasta (PT Emida), dan lembaga sosial kemasyarakatan lokal (Kelompok Tani).

 

Dengan memahami kondisi masyarakat diatas yang harus diperhatikan adalah Stakeholder dalam pengelolaan hutan rakyat disarankan untuk lebih memperhatikan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat pengelola hutan rakyat di Desa Jorong. Kemudia Pemerintah disarankan juga untuk lebih mengoptimalkan fungsi fasilitator dan mediator dalam merevitalisasi semua lembaga yang terlibat dalam pengelolaan hutan rakyat, terutama lembaga sosial kemasyarakatan di Desa Jorong. Semoga dengan berhasilnya hutan rakyat ini, akan menjadi sumbangsih yang besar untuk pembangunan kehutanan Indonesia.

 

Written by :