AMAN Tuntut Kodeco Hengkang dari Hutan Meratus

Komentar Dinonaktifkan pada AMAN Tuntut Kodeco Hengkang dari Hutan Meratus 90

KOTABARU – Ratusan warga yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) berunjuk rasa Selasa kemarin (21/5) di gedung DPRD Kotabaru. Mereka menuntut agar PT Kodeco yang mempunyai izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) hengkang, karena kawasan hutan bukan lagi milik negara tapi milik adat. Seperti pernah diberitakan di situs JPNN (Jawa Pos National Network) pada Kamis (16/5), MK mengabulkan gugatan AMAN terhadap UU No 41 tahun 199 tentang Kehutanan. MK kemudian dalam putusannya No 35/PUU/2012, secara umum menetapkan hutan yang berada di wilayah hukum adat sebagai hutan adat. Dengan kata lain hutan tersebut harus dikeluarkan dari hutan negara, produksi, apapun nama setatus sebelumnya. Dengan putusan MK ini, koordinator lapangan AMAN, Jupriansyah dalam orasinya mengatakan warga adat khususnya adat dayak di pegunungan Meratus daerah kecamatan Hampang menginginkan agar Kodeco segera angkat kaki. “Hutan yang mereka kelola tersebut sekarang setatusnya adalah hutan adat, amak segera angkat kaki,” pekiknya. Armada lengkap diturunkan Kapolres Kotabaru AKBP Rosyanto Yudha H Sik dalam mengawal orasi itu. karena kabarnya akan ada 1000 anggota AMAN yang akan turun berdemontrasi, untung yang datang hanya sekitar 200 orang sehingga pihak aparat kepolisian mampu mengendalikan masa yang saat itu datang menggunakan puluhan kendaaraan roda 2. Mereka datang ke pusat kota sekitar pukul 10.00, langsung menuju depan kantor DPRD. Sekedar diketahui, sudah lama AMAN mengusahakan agar hutan negara dimana wilayahnya masuk dalam kawasan adat menjadi hutan adat. Banyak kalangan anggota AMAN menilai negara telah berbisnis melalui Kemenhut dengan mengizinkan hutan negara untuk kegiatan industri dan produksi kehutanan. Untuk kawasan Kotabaru, tertulis dalam penelitian Analisa Konflik Sektor Kehutanan Indonesia terbitan Central for International Forestry Research tahun 2003, pada zaman pemerintahannya Gubernur Kalsel Sjahril Darham mempertahankan hutan Meratus tetap sebagai HPT (Hutan Produksi Terbatas). Sementara waktu itu, Kemenhut yang dijabat Dr Prakosa tetap kukuh, agar hutan meratus yang masuk kawasan Kotabaru dan Tanah Bumbu, harus terus bersatatus hutan lindung. Nah, kawasan yang diperdebatkan ini adalah kawasan yang sekarang dipakai PT Kodeco Timbel berusaha. Diungkapkan pihak Pemkab Kotabaru Selasa kemarin (21/5) ada 99570 hektare, ada 20000 hektare di kawasan Tanah Bumbu dan sisanya di Kotabaru. Terkait dengan maslah hutan lindung, saat terjadi perbedaan antara Gubernur Kalsel dan Kemehut tentang status hutan. Bupati Kotabaru yang saat itu dijabat H Scahrani Mataja dalam Analisa Konflik Sektor Kehutanan Indonesia, dikatakan tidak mendukung langkah Kemehut dalam menetapkan kawasan hutan tetap bersatatus hutan lindung. Alih-alih Bupati malah banyak mengeluarkan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), sekitar 2500 hektare di kawasan Meratus tersebut. Namun kemudian pada tahun 2000, PT Kodeco akhirnya mendapakan persetujuan Amdal-nya atas kawasan hutan Meratus. Kawasan yang dalam dokumen Belanda tahun 1928 disebut sebagai hutan lindung dan tidak boleh diganggu karena akan berdampak pada bencana banjir. Keputusan tersebut dibuat di Jakarta tepatnya di kantor Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Data ini didapat dari laporan Yayasan Kompas Borneo yang terpublikasi pada tanggal 17 Juli 2000. Berangkat dari sana, banyak kemudian organisasi kemasyarakat yang mencoba mengembalikan setatus hutan Mertaus ini menjadi hutan lindung, seperti Aliansi Meratus dan lainnya. Momentumnya adalah pada saat MK mengabulkan pengujian UU No 41 tahun 199 tentang Kehutanan, dimana hutan negara yang masuk dalam kawasan adat menjadi hutan adat. Dilain pihak, demonstrasi yang dilakukan AMAN di Kotabaru tidak mendapat keputusan final apa-apa baik dari DPRD maupun Pemkab Kotabaru. “Ini adalah urusan pusat, yang memberikan izin kepada perusahaan adalah Kemenhut. Dan juga karena kawasan yang dimaksud berada dalam beberapa kabupaten maka ini juga adalah wewanangnya Gubernur,” kata Bupati H Irhami Ridjani saat berdialog dengan AMAN. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Noor. Katanya, apa yang juga dituntut AMAN agar nanti ada Perda khusus mengatur masalah hutan adat ini, akan disampaiakan ke DPR RI. Rencananya, seusai Hari Jadi Kotabaru bulan Juni nanti, Bupati dan DPRD akan mengajak warga untuk bertandang ke Kemenhut mendialogkan masalah ini. Dilain kesempatan AKBP Rosyanto Yudha H Sik mengatakan, agar masalah ini bisa dicarikan jalan keluar yang terbaik. Katanya, dari analisanya perusahaan dan warga bisa bekerjasama dalam bidang kehutanan atau perkebunan lainnya. Tentu hal ini, tegasnya kepentingan murni masyarakat yang harus dikedepankan, jangan sampai ada kepentingan politik yang menungganinya. (zal)

Sumber : Radar banjarmasin

pauziah

Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

View all contributions by pauziah

Website: http://foreibanjarbaru.or.id