Oleh : Marinus Kristiadi Harun

 ”No Forest, No Future, No Forester”

 rimbawan

Laju kerusakan hutan di Indonesia pada umumnya dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2003 dengan laju pengurangan hutan (deforestasi) mencapai 3,8 juta hektar tiap tahun dengan kerugian negara mencapai Rp. 30 trilyun per tahunnya (Nugraha dan Murtijo, 2005). Faktor mendasar yang menyebabkan kerusakan sumberdaya hutan adalah adanya anggapan hutan sebagai sumber ekonomi yang dapat diperoleh dengan cepat, mudah dan murah. Anggapan tersebut mengakibatkan sumberdaya hutan dipandang sebagai kawasan terbuka (open property resources) yang bebas untuk dimanfaatkan. Dalam pandangan ini setiap anggota masyarakat merasa berhak atas pemanfaatan hutan tanpa mengindahkan aturan/norma. Akibatnya, setiap orang akan mengeksploitasi hutan semaunya tanpa mempedulikan dampak negatif terhadap orang lain dan kelangkaan sumberdaya hutan diabaikan sama sekali. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hardin (1968) sebagai “The Tragedy of the Commons” (tragedi massal).

Anggapan tersebut bertentangan dengan tujuan utama pengelolaan sumberdaya hutan yang secara normatif bertujuan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin fungsi hutan. Sumberdaya hutan mempunyai tiga fungsi utama yang saling terkait satu sama lain. Pertama, secara ekonomi sumberdaya hutan diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua,  secara ekologi sumberdaya hutan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor utama terwujudnya keberlanjutan ekosistem secara lintas generasi. Ketiga, secara sosial budaya sumberdaya hutan diharapkan dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat melalui sistem dan praktek pengelolaan hutan. Ketiga fungsi pokok sumberdaya hutan tersebut haruslah dimanfaatkan secara adil dan demokratis dengan menjunjung tinggi aspek kelestarian dan keberlanjutannya sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ketentuan normatif sistem pengelolaan hutan tersebut dalam prakteknya mengalami kendala. Dominasi peran aspek ekonomi dalam aktualisasi praktek pengelolaan hutan cenderung mengemuka. Pengelolaan sumberdaya hutan pada prakteknya hanya mengedepankan kepentingan ekonomis semata. Kerusakan hutan dianggap sebagai resiko pembangunan yang wajar. Anggapan “kewajaran” ini seringkali mengakibatkan munculnya praktek-praktek yang semakin menyebabkan kerusakan hutan, seperti penebangan liar (illegal logging) dan alih fungsi hutan tanpa analisis dampak lingkungan yang benar. Penempatan sumberdaya hutan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi, menyebabkan semakin rusaknya ekologi hutan.Akibat langsung dari deforestasi yang banyak kita rasakan adalah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di musim hujan serta kekeringan dan kebakaran di musim kemarau. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka refleksi pembangunan kehutanan yang dibahas dalam makalah ini bertujuan untuk membahas upaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pembangunan sumberdaya manusia kehutanan (rimbawan) yang profesional (menjunjung tinggi kode etik rimbawan).

 

 

 

Rimbawan Sebagai Suatu Profesi

 

Rimbawan menurut Kamus Kehutanan (1989) adalah seseorang yang berkecimpung dalam profesi bidang kehutanan. Mengupas definisi rimbawan, sangatlah luas dimensi yang tercakup di dalamnya. Membicarakan rimbawan, adalah berbicara mengenai orang yang bertanggung jawab mengelola sumberdaya hutan. Rimba atau hutan adalah induk pembahasan masalah sumberdaya lahan. Bukankah lahan pertanian berasal dari hutan yang dibuka, dibersihkan lalu ditanami. Semua kegiatan pengelolaan lahan bermula dari hutan, maka pembahasan mengenai definisi, peran dan tanggung jawab rimbawan mengacu pada perspekstif pelestarian alam. Oleh karena itu, rimbawan bukan sekedar profesi dengan syarat menyandang gelar tertentu, tetapi semua pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan alam ini khususnya hutan.

 

Etika rimbawan bisa dimaknai dengan prinsip, sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap pelestarian alam. Prinsip seorang rimbawan hendaknya selalu kokoh, tegas dan berkomitmen kuat untuk menjadikan hutan lestari dan bermanfaat untuk kemakmuran semua manusia. Dengan berprinsip seperti itu, maka sikap yang muncul dari seorang rimbawan adalah peduli, jujur, loyal, berhati-hati, teliti, kritis, bersahabat, dekat dengan alam dan sederhana. Sehingga tindakan yang mucul adalah tindakan yang mulia laksana seorang manusia yang diberi “amanat agung” oleh Tuhan untuk menjadi pengelola alam ini (khalifah). Dengan memahami prinsip, sikap dan perilaku rimbawan, maka segala perilaku yang menyimpang dari perbuatan mulia maka bisa dikatakan telah melanggar etika profesi rimbawan.

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rimbawan adalah sebagai ahli kehutanan dan pecinta hutan. Dalam kamus tersebut juga  terdapat istilah perimba, yakni orang yang mencari nafkah di hutan. Pergeseran budaya dan kemajuan mungkin bisa digunakan sebagai landasan logika berpikir bahwa mencari nafkah di rimba bukan lagi para peramu, pemburu. Namun demikian, setiap orang yang bekerja pada sektor kehutanan belum tentu rimbawan. Perimba bisa juga menjadi seorang rimbawan, jika memiliki nilai “ahli” (pada taraf tertentu) tentang hutan dan juga mencintai hutan. Jika dibalik, apakah rimbawan bisa menjadi perimba, hal ini sangat mungkin ketika keahliannya tentang hutan tadi telah dilupakan dan kecintaan terhadap hutan telah luntur. Jadi semangatnya adalah semangat “mencari” nafkah saja. Rimbawan adalah merupakan sikap mental, pikiran, perhatian, dan dedikasinya untuk perbaikan dan pembangunan hutan Indonesia (Kartiko, 2008). Nilai-nilai yang ada didalam diri itulah yang menunjukkan apakah dia rimbawan atau bukan. Para pemikir di LIPI (atau dimana saja), para penggagas nasib rakyat di DPR bisa jadi seorang rimbawan yang baik walau mungkin tidak pernah masuk ke hutan tetapi mereka mencurahkan energi bagi perbaikan dan pembangunan hutan Indonesia. Dan orang yang memiliki dasar keilmuan kehutanan belum tentu seorang rimbawan ketika nilai yang diusung dalam kesehariannya adalah rupiah.

 

Pada Tanggal 13 April 2007 Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.01/Menhut-II/2007 tentang Sembilan Nilai Dasar Rimbawan yang merupakan penjabaran dari empat kriteria utama sumberdaya manusia aparatur kehutanan dalam menjaring pejabat-pejabat dalam lingkup Departemen kehutanan. Maksud dari sembilan nilai dasar rimbawan ini dalam rangka pembentukan SDM Kehutanan yang proporsional dalam pengelolaan hutan secara adil dan lestari yang didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Nilai dasar rimbawan yang merupakan komitmen spiritual rimbawan dalam melaksanakan tugas pembangunan kehutanan tersebut harus dihayati, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh rimbawan. Sembilan nilai dasar rimbawan tersebut adalah: (1) Jujur, adalah sikap ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. (2) Tanggung jawab, adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahnkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya serta berani memikul resiko atas putusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya. (3) Ikhlas, adalah sikap rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas sesuatu perbuatan khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas atau amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. (4)Disiplin, adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi atau kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan secara sadar. (5) Visioner, adalah mempunyai wawasan/pandangan jauh ke masa depan dan arah tujuan yang ingin diwujudkan. (6) Adil, adalah perbuatan yang dilandasi rasa tidak sewenang-wenang, tidak memihak (netral) serta proporsional sesuai peraturan/hukum yang berlaku. (7)Peduli, adalah sikap memperhatikan orang lain dan lingkungan sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. (8) Kerjasama, adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua pihak dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. (9) Profesional, adalah kemampuan konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berorientasi penghargaan dan kepuasan bersama sehingga keputusan dan tindakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi.

 

Beberapa masalah yang muncul dalam pengelolaan hutan di Indonesia pada masa sekarang, tidak terlepas dari bagaimana rimbawan Indonesia bekerja. Ada tiga hal sumber kerusakan hutan yang datangnya dari rimbawan itu sendiri. Pertama, moral dan mental. Selama ini, banyak kebijakan-kebijakan kehutanan yang tidak berpihak kepada alam dan cenderung dikeluarkan berdasarkan kebutuhan sesaat atau kebutuhan saat itu. Hal ini mencerminkan posisi para pengambil kebijakan yang tidak memiliki moral seorang rimbawan, belum lagi banyaknya rimbawan yang ketika masih berstatus mahasiswa mengepalkan tangan diatas untuk kepentingan hutan, namun ketika duduk menjadi pengambil keputusan, ia sudah melupakan apa yang pernah ia perjuangkan. Kedua, pola pikir (mind set). Selama ini, ketika berbicara tentang hutan maka  yang ada di benak kita adalah bagaimana memanfaatkan hutan untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Ini adalah cerminan pola pikir yang eksploitatif dan harus ditinggalkan. Ketiga, Skill. Rimbawan dituntut untuk memiliki keahlian dalam menangani permasalahan hutan dan kehutanan. Oleh karena itu rimbawan dituntut untuk mempunyai kompetensi, integritas dan independent. Ketiga hal tersebut menuntut seorang rimbawan untuk mempunyai kemampuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya di bidang kehutanan. Penemuan jati diri sebagai seorang rimbawan perlu ditanamkan sehingga terciptanya kemandirian dalam bekerja.

 

Perbaikan Rimbawan

 

Pertama, masalah etika. Masalah kerusakan hutan menjadi masalah etika karena manusia seringkali lupa dan kehilangan orientasi dalam memperlakukan alam. Karena lupa dan kehilangan orientasi itulah, manusia lantas memperlakukan alam secara tanpa adanya tanggungjawab. Pendekatan etis dalam menyikapi masalah kerusakan hutan sungguh sangat diperlukan. Pendekatan tersebut pertama-tama dimaksudkan untuk menentukan sikap, tindakan serta manajemen pengelolaan hutan dan seluruh anggota ekosistem di dalamnya dengan tepat. Maka, sudah sewajarnyalah jika saat ini dikembangkan etika lingkungan hidup dengan sikap ramah terhadap lingkungan hidup. Menghadapi masalah kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi, rasanya pendekatan etika human-centered tidak lagi memadai untuk terus dipraktekkan. Artinya, kita perlu menentukan pendekatan etis lain yang lebih sesuai dan lebih ramah terhadap lingkungan hidup. Jenis pendekatan etika yang kiranya memungkinkan adalah pendekatan etika life-centered. Pendekatan etika ini dianggap lebih memadai sebab dalam praksisnya tidak menjadikan lingkungan hidup dan makhluk-makhluk yang terdapat di dalamnya sebagai obyek yang begitu saja dapat dieksploitasi. Sebaliknya, pendekatan etika ini justru sungguh menghargai mereka sebagai subyek yang memiliki nilai pada dirinya. Mereka memiliki nilai tersendiri sebagai anggota komunitas kehidupan di bumi. Nilai mereka tidak ditentukan dari sejauh mana mereka memiliki kegunaan bagi manusia. Mereka memiliki nilai kebaikan tersendiri seperti manusia juga memilikinya, oleh karena itu mereka juga layak diperlakukan dengan respectseperti kita melakukanya terhadap manusia.

 

Kedua, masalah moral. Dalam kehidupan sehari-hari tindakan moral adalah tindakan yang paling menentukan kualitas baik buruknya hidup seseorang. Agar tindakan moral seseorang memenuhi kriteria moral yang baik, ia perlu mendasarkan tindakanya pada prinsip-prinsip moral secara tepat. Para rimbawan Indonesia juga harus menyadari bahwa kecenderungan kerusakan atau pengrusakan hutan di Indonesia bermuara pada ”masalah perut” atau dengan kata lain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain motif kegiatan penebangan liar merupakan hasrat akumulasi keuntungan. Disini kita sebut dua motif tersebut sebagai turunan dari needs (kebutuhan) dan greeds (keserakahan) ekonomi. Oleh karena itu, dua bentuk penanganan tersebut harus mampu berjalan secara terintegrasi agar hubungan simbiosis mutualisme ekonomi antara aktor yang bermotif needs dengan aktor yang bermotif greeds itu dapat terurai. Para aktor bermotif needs itu biasanya dari akar rumput, sementara aktor yang bermotif greeds adalah cukong atau pemodal. Bukan tidak mungkin motif needs berubah menjadi greeds karena sekedar diperalat oleh para pihak yang mengincar keuntungan berlipat. Sehingga mata rantai haram pun akan semakin sulit dikendalikan.

 

Penutup

 

Kita tergantung pada hutan, bukan hutan tergantung pada kita. Kalimat tersebut harus selalu tertanam dalam sanubari rimbawan agar rimbawan dapat tegak berdiri sebagai suatu “profesi” bukan hanya sekedar “pekerjaan pencari nafkah”. Dalam menghadapi proses deforesatasi yang kian menambah ”sakit” hutan kita dan prioritas ”penyembuhan” kehutanan nasional, rimbawan memiliki beberapa tantangan kedepan, yaitu: (a) tantangan tentang jiwa korsa dan konservasi, (b) penyamaan visi dan misi, (c) penentuan prioritas, (d) penguatan networking, (e) doing the best. Oleh karena itu, sangat diperlukan SDM Rimbawan yang memiliki integritas moral, kemampuan profesionalisme, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan untuk bekerjasama. Karenanya rimbawan harus berkomitmen (committed), konsekuen (consequent), konsisten (consistent), dan percaya diri (confident) dalam mengemban amanah untuk mengelola hutan secara lestari dan mensejahterakan masyarakat.

Written by :