DSC_79691-300x198Banjarbaru, 19 September 2013. Ballroom Ulin Novotel Banjarmasin menjadi tempat yang indah dan tepat untuk merayakan HUT 30 tahun BPK Banjarbaru. Acara dikemas begitu apik dengan bentuk Ekspose Hasil Penelitian  dengan tema   ” 30 tahun Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dalam Pembangunan Kehutanan di Kalimantan”. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Litbang Kehutanan , Bapak Dr. Ir. R. Iman Santoso,M.Sc.

Turut berhadir dalam acara pembukaan tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapak Drs.H.M.Nispuani,MAP selaku wakil dari Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus memberikan sambutan selamat datang kepada peserta ekspose yang sebagiannya berasal dari luar Kalsel.

Sebelum para peneliti dari BPK Banjarbaru memaparkan hasil-hasil penelitian, acara ini diawali dengan  pembahasan tentang KPH perspektif pemerintah yang disampaikan oleh  Ir. Lukito Andi, MP mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan judul makalah “Pembangunan Kehutanan di Kalimantan Selatan (Dalam Menunjang Perwujudan KPH). Dan dari perspektif akademisi disampaikan oleh Prof.Dr.Ir. Hariadi Kartodihardjo Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dengan Judul Makalah yaitu Memahami Politik Adopsi Hasil Hasil Penelitian sebagai strategi Pengembangan KPH : Studi Literatur dan Pengalaman Empiris.

Pada Sessi kedua dan ketiga para peserta mendapatkan informasi hasil-hasil penelitian BPK Banjarbaru yang disampaikan oleh beberapa wakil dari para peneliti BPK Banjarbaru. Berikut kami sampaikan rumusan dari ekspose hasil penelitian BPK Banjarbaru :

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru telah memasuki dekade ketiga dalam perjalanannya. Dimulai pada tahun 1983 dengan nama Balai Teknologi Reboisasi, kemudian berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Indonesia Bagian Timur (BP2HTIBT) pada tahun 2002 hingga akhirnya berubah menjadi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru pada tahun 2006. Perjalanan selama tiga dekade bukanlah waktu yang sebentar sehingga kiranya diperlukan sebuah kegiatan untuk merekam kembali jejak langkah keberadaan BPK Banjarbaru yang dikemas dalam bentuk ekspose hasil-hasil penelitian.

Tema “30 Tahun BPK Banjarbaru dalam Pembangunan Kehutanan”, dimaksudkan untuk merefleksikan perjalanan BPK Banjarbaru sebagai sebuah entitas lembaga penelitian dengan dukungan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, serta menampilkan apa saja yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dalam memperkaya khazanah IPTEK di bidang Kehutanan dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan  sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, arahan Kabadan Litbang Kehutanan, materi pengarah dan 7 makalah yang disajikan serta diskusi yang berkembang maka kami menyampaikan intisari dari hasil ekspose 30 tahun BPK Banjarbaru sebagai berikut:

1. Adopsi hasil penelitian dalam kebijakan pembangunan harus menjadi fokus perhatian bagi institusi riset.  Adopsi tersebut memerlukan proses yang melibatkan berbagai pihak dan sangat terkait dengan dinamika politik yang berkembang. Dinamika tersebut ditentukan oleh tiga aspek yakni narasi kebijakan, kepentingan para pihak, dan jejaring kerja (network). Untuk memahami proses tersebut, banyak model yang telah dikembangkan dan sebetulnya tidak ada “praktek terbaik” dari model tersebut, akan tetapi peningkatan kapasitas semua pihak yang terkait, pemahaman akan komunikasi yang baik dan kemauan yang kuatlah (political will) yang dapat meningkatkan adopsi hasil-hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan. Pada sisi institusi riset, adopsi hasil litbang ini merupakan sinergitas antara peneliti dengan manajemen institusi.

2. Pembangunan kehutanan khususnya percepatan pembangunan KPH di Kalimantan Selatan, memerlukan dukungan seluruh institusi baik institusi daerah maupun pusat. Dukungan tersebut sesuai dengan bidang tugas masing-masing institusi. Kontribusi Litbang Kehutanan sangat diperlukan dalam pembangunan KPH melalui diseminasi dan komunikasi hasil-hasil litbang yang berhubungan, dapat diterima dan dimanfaatkan dalam pembangunan tersebut.

3.Terdapat kecenderungan jumlah lahan kritis semakin meningkat dan terdapat faktor-faktor pembatas dalam melakukan usaha rehabilitasi seperti adanya kompetisi pertumbuhan belukar dan alang-alang yang invasive, kerawanan kebakaran yang tinggi, dan permasalahan fisik dan kimia tanah.  Mengatasi hal tersebut, BPK Banjarbaru telah melakukan uji jenis lebih dari 106 jenis tanaman dalam rehabilitasi lahan kering. Jenis yang potensial dikembangkan sebanyak 10-18 jenis.  Paket teknologi telah dihasilkan dalam tahapan pembangunan dan peningkatan produktivitas tanaman yang siap diimplementasikan. Paket teknologi tersebut antara lain:  teknik propagasi jenis, uji jenis dan penyisihan jenis, teknik persiapan lahan, input nutrisi tanaman, jarak tanam, pemeliharaan tanaman, penanganan kebakaran, dan perlindungan hama dan penyakit.

4.Pecegahan hama dan penyakit membutuhkan informasi yang lengkap terkait diagnosis  dan  identifikasi  jenis hama, patogen, gejala dan tanda serangan, dan kerusakan mekanis yang ditimbulkan. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan teknik pencegahan yang tepat seperti penggunaan jenis pestisida dan cara pengendaliannya.  Disisi lain, laboratorium pengendali hama dan penyakit diperlukan.

5.Pemahaman terhadap aspek penyebab, faktor pendukung, dan alternatif pengelolaan kebakaran menjadi faktor yang penting dalam upaya pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bahaya kebakaran, pemberian alternatif model pembangunan hutan yang beresiko kecil kebakaran, pembentukan masyarakat peduli api dan fasilitasi kelengkapan pemadaman sederhana.

6.Rehabilitasi hutan dan lahan rawa gambut memerlukan klasifikasi tipologi lahan gambut sesuai dengan kondisi tapak aktual, faktor-faktor pembatas pertumbuhan tanaman yang meliputi kondisi genangan dan tanah gambut, invasi jenis pakis, dan perubahan kondisi hidrologi. BPK Banjarbaru telah melakukan uji jenis pada berbagai tipologi tersebut sebanyak lebih 30 jenis dan 6 jenis yang potensial untuk dikembangkan.  Untuk mendukung rehabilitasi ini, pemahaman karakteristik jenis dan fisiologinya menjadi sangat penting. Perjalanan penelitian selama ini juga telah menghasilkan demonstrasi plot dan paket-paket teknologi seperti: teknologi penanganan benih dan propagasinya, pemilihan jenis, peningkatan produktivitas tanaman melalui pemupukan, ameliorasi, pemanfaatan mikroba tanah, dan penanganan kebakaran lahan gambut.

7.Restorasi dan rehabilitasi hutan mangrove memerlukan penyesuaian antara jenis tanaman dengan kondisi areal seperti areal akumulasi lumpur di pinggir pantai, adanya pengaruh air sungai, dampak dari gelombang pasang dan pemilihan jenis sesuai dengan zona pertumbuhannya.  Salah satu jenis yang telah berhasil dikembangkan BPK Banjarbaru adalah bakau (Rhizopora mucronata) di Sungai Bakau/Kurau.

8.Rehabilitasi lahan bekas tambang khususnya lahan bekas tambang batubara memerlukan pemahaman secara komprehensif mengenai karakteristik lahan agar dapat menentukan input teknologi yang diperlukan.  Pemahaman karakteristik lahan dapat berupa pemahaman proses suksesi atau regenerasi alam yang berlangsung dan input teknologi apa yang diperlukan untuk mempercepat proses suksesi tersebut.  Input teknologi tersebut dapat berupa: penanganan lahan seperti pengolahan lahan, pemanfaatan jenis tumbuhan penutup tanah, pemanfaatan jenis tumbuhan yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman pokok, dan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tapak aktual, serta usaha peningkatan produktivitas tanaman rehabilitasi berupa penambahan hara tanah yang tepat, ameliorasi dan pemanfaatan mikroba tanah.

9.Rehabilitasi lahan partisipatif yang melibatkan peran masyarakat setempat merupakan metode yang harus dijadikan target dalam semua kegiatan pemulihan fungsi hutan dan lahan pada semua tipe tapak (site).

10.Aspek kelembagaan, sosial ekonomi, dan kebijakan; aspek ini menjadi penentu dalam keberhasilan usaha pada aspek teknis rehabilitasi.  Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam rehabilitasi lahan dan sekaligus dapat menjadi aktor peningkatan ekonomi masyarakat dan sekaligus bisa mencapai pengelolaan hutan yang lestari.  Pilar-pilar Pengelolaan Hutan Lestari adalah (1) itikad baik para pihak (nation goodwill), (2) Kelembagaan yang tepat (proper institution), (3) penegakan hukum (law enforcement), (4) tatakelola yang baik (good governance) dan (5) Ilmu, pengetahuan, SDM dan dana pendukung.

 Saran dan masukan untuk perbaikan intisari ekspose ini dapat disampaikan melalui email balai: admin@foreibanjarbaru.or.id.

Demikian dan terimakasih

 

TIM PERUMUS,

Dr. Drs. Acep Akbar, MBA, MP.

Ir. Sudin Panjaitan, MP.

Dony Rachmanadi, S.Hut, M.Si.

Marinus Kristiadi Harun, S.Hut, M.Si.

M. Abdul Qirom, S.Hut, M.Si.

 

                                                    

 

Written by :